[Redaktur:Roy]

[Redaktur: Roy]

"Kata bang hafiz 'iya, sudah kami lakukan penindakan' jadi tebakan ku benar pihak Polrestabes Medan yang melakukan penggerebekan," ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kanit Pidum Iptu M. Hafizullah belum memberikan keterangan resmi secara terperinci mengenai hasil penyitaan maupun identitas tersangka.

[Redaktur:Roy]

Hal ini makin menebalkan tanda tanya besar di mana kewajiban pengawasan serta penindakan tegas Polres Pelabuhan Belawan dan tak hanya itu, publik pun kembali bertanya siapa yang melindungi bisnis ilegal tersebut, sehingga dengan bebasnya gudang itu terus beroperasi?

Sumber warga yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan hal tersebut, saat melintas didepan gudang tersebut aromanya solar sangat menyengat.

"Dulu memang dia buka di daerah Gudang Kapur. Sekarang pindah ke sini. Aroma solar sangat menyengat sampai tercium jelas ke jalan siapa pun yang lewat," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Lokasi baru justru makin berisiko: gudang berdiri persis berdampingan dengan rumah warga yang berjejer sangat rapat.

"Lihatlah sendiri! Kami sangat cemas jika terjadi kebakaran atau hal buruk lain. Bahan bakar sangat mudah meledak, pasti warga sekitar jadi korban pertama," tegas warga.

"Segera turun tangan! Tindak tegas dan tutup permanen tempat ini! Tempat simpan bahan berbahaya mutlak tak boleh di tengah pemukiman padat, yang ku herankan siapa yang melindungi nya sehingga bebas beroperasi?," imbuhnya.

Secara tegas perbuatan itu melanggar aturan hukum:

- Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang menyalahgunakan angkutan dan/atau niaga BBM atau LPG bersubsidi, diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar;
- Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengalihkan barang kebutuhan pokok sehingga tak diterima warga yang berhak, terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo.

[Redaktur:Roy]

"Gak bisa kami info bang hadi, Mnrt ketentuan bersifat rahasia, kami hanya bisa sampaikan ke APH berdasarkan MOU," ungkapnya.

Namun H Edwin Nasution memastikan jumlah dugaan penyelewengan anggaran dipastikan naik dari sebelumnya.

"Naik," tegasnya menutup pembicaraan.

Hingga kini belum dijelaskan seberapa besar peningkatannya, namun berkas sudah sah berada di tangan Polres Deli Serdang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan Kepala Inspektorat Deli Serdang Edwin menyatakan apresiasi laporan warga. "Kasus ini masih berjalan, belum selesai diperiksa seluruhnya," ujarnya.

Warga menegaskan tuntutan tegas: "Kami minta pemeriksaan terbuka, transparan, dipercepat, jangan diulur waktu!," ungkapnya.

Pihak Inspektorat kemudian menyerahkan penanganan khusus kepada Irbansus Gita Presilia Pinem. Ia memaparkan temuan awal: "Kami usahakan selesai dalam satu minggu ke depan. Setelah laporan lengkap, langsung diserahkan ke Tipikor Polres Deli Serdang. Sementara sudah terindikasi dugaan penyelewengan anggaran setidaknya Rp70 juta," ucapnya.

Beni Kurniawan Sirait, mantan perangkat desa 2018–Juni 2024, mengungkap fakta mencengangkan saat dikonfirmasi: "Saya sudah mundur dari jabatan, malah dipanggil diperiksa Tipikor tahun 2025 soal Dana Ketahanan Pangan atau Dana Ketapang. Kenapa saya diseret, padahal yang mengambil keuntungan adalah Kepala Desa sendiri?," terangnya.

Ia menceritakan kejutan demi kejutan saat pemeriksaan:

- Pengadaan bibit jamur tiram senilai lebih Rp20 juta: ternyata disimpan dan dipelihara di rumah pribadi Kades, tak dibagikan sama sekali.
- Pengadaan bibit ikan gurame 2023–2024: dianggarkan 12.000 ekor @Rp3.000, namun hanya diserahkan kepada satu orang warga—bukan petani kolam yang membutuhkan.
- Belum lagi pengadaan bibit ayam: jenis, jumlah, dan penerimanya pun tak jelas bagi perangkat desa.

Imam Santoso, mantan Kaur Umum yang turut mundur tahun 2024, menambahkan: "Di desa ini banyak warga punya kolam. Kalau gurame cuma untuk satu orang, itu namanya bisnis pribadi! Kami sadar aturan dilanggar terus, tak sanggup lagi menutupi," ujarnya.

Terungkap dugaan kecurangan terencana:

- Semua pembelian dilengkapi kwitansi dan stempel toko;
- Saat dicek alamat tertulis: tak ada toko yang dimaksud – semuanya fiktif!

Bukti pelanggaran diserahkan resmi ke Tipikor Polres Deli Serdang di tangan penyidik Brigadir Suwandi: berkas pertanggungjawaban palsu, puluhan stempel buatan, serta tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan perhitungan warga dan temuan awal, dari total anggaran desa lebih Rp1 Miliar dalam rentang waktu itu, diperkirakan ratusan juta diduga melenceng dari tujuan. Dana seharusnya meningkatkan ekonomi warga lewat bantuan produksi, malah dicuri secara terorganisir oleh pemimpin desa sendiri.

[Redaktur:Roy]

"Saya turun ke lokasi sendiri, dan melihat dengan mata kepala bagaimana truk tangki berwarna biru putih bertuliskan 'Transportir' hilir mudik masuk ke dalam halaman gudang milik tersangka berinisial AS. Terlihat jelas berjejer bak serat atau warga setempat menyebutnya 'tandon', masing-masing berkapasitas minimal satu ton solar, bahkan banyak yang jauh lebih besar!"

Praktek keji ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan pencurian terorganisir atas hak rakyat! Solar bersubsidi disiapkan negara demi meringankan beban petani, nelayan, pengusaha mikro, dan masyarakat kecil. Alih-alih sampai ke tangan yang berhak, justru ditimbun di tempat gelap demi dikorupsi dan dijual mahal demi keuntungan segelintir orang serakah.

"Ini perampokan terang-terangan terhadap harta negara dan penderitaan rakyat! Ke mana perginya kewajiban pengawasan Polres Pelabuhan Belawan? Apakah karena ada perlindungan kekuasaan, maka pelanggaran nyata pun dibiarkan berlarut-larut?" kecam Frisdarwin berapi-api, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan kembali ia sudah membuat tembusan surat tersebut ke Presiden RI, BPH Migas, Kapolri dan Kapolda Sumut. 

"Laporan kami sudah dikirim ke pimpinan tertinggi negeri ini. Kami menuntut BPH Migas beserta jajaran kepolisian segera turun tangan! Jangan biarkan mafia solar ini terus menjadikan bantuan negara barang dagangan pribadi. Hentikan kesewenang-wenangan ini sekarang juga!," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari pemilik gudang berinisial AS saat dikonfirmasi WahanaNews.co.

[Redaktur:Dedi]

Hingga berita dini diterbitkan, Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan bungkam saat dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Ketua PBH PERADI DPC Deli Serdang, Dedi Suheri, menyampaikan kasus yang menimpa Lamria Simanullang seharusnya menjadi perkara sederhana, seorang warga mendatangi rumah miliknya sendiri, mendapati pintu digembok pihak lain, lalu dianiaya saat mempertanyakan haknya. 

"Namun yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan pola yang jauh lebih meresahkan daripada peristiwa pidananya sendiri, yakni bagaimana institusi kepolisian menangani laporan warga biasa ketika berhadapan dengan seorang oknum anggota DPRD," ujarnya.

Duduk Perkara

Menurut Dedi, berdasarkan keterangan korban, peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa, 2 Juni 2026, di Jalan Sidikalang, Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi. Berawal dari sengketa penguasaan rumah, dimana Lamria mendapati rumahnya telah digembok pihak lain tanpa sepengetahuannya, korban ditarik rambutnya, dicakar wajahnya, dan turut dipegangi oleh pihak ketiga hingga sulit bergerak, diduga dilakukan bersama-sama oleh Rasiden Damanik (anggota DPRD Kabupaten Dairi) beserta istrinya, Masro Nainggolan. Korban bahkan mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Laporan resmi kemudian dibuat di SPKT Polres Dairi.

"Yang jarang disorot publik adalah bahwa peristiwa ini bukan yang pertama. Kuasa hukum korban, Abdi Manullang SH mengungkapkan bahwa kliennya telah lebih dulu melaporkan Rasiden Damanik pada 21 Januari 2026, tercatat resmi dengan Nomor LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi ,atas dugaan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah. Laporan pertama ini, menurut kuasa hukum korban, berjalan di tempat tanpa perkembangan berarti selama hampir lima bulan, sebelum akhirnya kliennya kembali menjadi korban peristiwa yang lebih berat pada awal Juni," ungkapnya.

Dua Persoalan Hukum yang Layak Disorot

Pertama, soal pembiaran laporan. Jeda hampir 6 bulan tanpa perkembangan jelas atas laporan pertama bukan sekadar persoalan birokrasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan secara profesional dan terukur waktunya, sebagaimana diatur dalam mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib disampaikan secara berkala kepada pelapor. 

"Ketiadaan progres yang jelas atas laporan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah yang diajukan sejak Januari patut dipertanyakan, terlebih jika benar peristiwa yang lebih berat pada Juni merupakan eskalasi dari konflik yang sama yang semestinya sudah ditangani sejak laporan pertama," terang Dedi.

Kedua, dan ini yang jauh lebih serius, soal ketidaksesuaian keterangan resmi kepolisian sendiri. Ketika dikonfirmasi media mengenai laporan Januari tersebut, Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson M Panjaitan beberapa waktu yang lalu secara tegas menyatakan hanya mengetahui satu laporan, yakni yang diajukan pada Juni 2026, dan membantah adanya laporan sebelumnya ("Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia dilapor"). Pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh kuasa hukum korban dengan menunjukkan bukti tertulis berupa nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi, tertanggal 21 Januari 2026. Setelah dikonfrontasi dengan bukti tersebut, Kasat Reskrim hanya menjawab akan "mengecek ulang" , dan hingga tulisan ini disusun, tidak ada klarifikasi lanjutan maupun koreksi resmi yang disampaikan.

"Ketidaksesuaian semacam ini bukan perkara administratif remeh. Jika benar terdapat laporan resmi bernomor yang tercatat dalam sistem SPKT namun tidak diketahui atau tidak diakui oleh pimpinan satuan reserse yang menanganinya, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama serius: 

Pertama, terjadi kelalaian sistemik dalam pencatatan dan pengarsipan laporan polisi di tingkat Polres; atau kedua, yang jauh lebih mengkhawatirkan, terdapat upaya untuk mengecilkan atau menghilangkan jejak laporan yang justru memberatkan pihak yang memiliki kedudukan sosial dan politik tertentu. Keduanya sama-sama layak menjadi objek pemeriksaan internal oleh Propam Polres Dairi maupun pengawasan eksternal oleh Kompolnas," tegasnya.

Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum yang Dipertaruhkan

Masih Dedi menjelaskan, status terlapor sebagai anggota DPRD sekaligus, menurut keterangan kuasa hukum korban, ketua partai di tingkat kabupaten, tidak boleh memberikan privilese apa pun dalam proses penegakan hukum. 

"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Ketika kuasa hukum korban secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa "yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum," dan meminta Satreskrim Polres Dairi untuk tidak bersikap tebang pilih, ini adalah sinyal publik bahwa kepercayaan terhadap netralitas penanganan perkara sedang diuji secara nyata di lapangan,bukan sekadar retorika kuasa hukum yang berlebihan," jelasnya 

Penting di Garisbawahi 

Keterlambatan dan ketidaksesuaian data ini terjadi bukan pada perkara yang rumit secara pembuktian. Korban memiliki luka fisik yang dapat diverifikasi melalui visum, terdapat saksi berupa tetangga di lokasi kejadian, dan sengketa rumah yang menjadi latar belakang peristiwa dapat ditelusuri melalui dokumen kepemilikan. Ini bukan perkara yang secara teknis sulit diungkap sehingga lambannya penanganan semakin sulit dijelaskan semata sebagai keterbatasan sumber daya penyidikan.

"Polres Dairi sepatutnya segera melakukan klarifikasi resmi dan terbuka atas ketidaksesuaian jumlah laporan yang telah terungkap ke publik bukan sekadar jawaban informal "nanti saya cek" melalui pesan pribadi kepada media. Klarifikasi ini penting bukan untuk kepentingan pencitraan, melainkan karena menyangkut integritas sistem pencatatan laporan polisi yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan," pintanya.

Selain itu, masih Dedi menyampaikan, kedua laporan, baik yang diajukan Januari maupun Juni 2026, sepatutnya ditangani secara konsisten, terukur, dan transparan, dengan SP2HP yang disampaikan berkala kepada pelapor sesuai haknya menurut hukum acara pidana. 

"Apabila ditemukan indikasi pembiaran yang disengaja atau upaya menutupi laporan sebelumnya karena posisi sosial-politik terlapor, hal tersebut telah keluar dari ranah kelalaian administratif biasa dan patut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian," ucapnya.

"Bagi korban dan kuasa hukumnya, langkah lanjutan yang tersedia bukan hanya menunggu itikad baik kepolisian. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti, mekanisme pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara, laporan ke Kompolnas, maupun, sebagai upaya paksa terakhir, praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan tanpa dasar yang sah (SP3 terselubung), tetap terbuka sebagai jalur hukum yang sah untuk memastikan hak korban tidak terus terabaikan hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara sosial dan politik," imbuhnya.

Menutup pembicaraan Dedi bahwa hukum ada untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, bukan sebaliknya. 

"Kasus Sitinjo ini akan menjadi ujian kecil namun nyata bagi kredibilitas Polres Dairi, apakah keadilan di sana benar-benar buta terhadap jabatan, atau justru semakin tunduk padanya," tutupnya.

[Redaktur: Roy]

"Proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan tuntas. Harus dibuka secara serius sesuai aturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi seluruh tenaga medis," ujarnya.

Ia juga memberikan dukungan penuh kepada penyidik Polda Sumut.

"Kami apresiasi dan dukung Polda Sumut menyelidiki ini secara profesional. Hak mengajukan upaya hukum seperti praperadilan adalah hak setiap warga dan wajib dihormati, namun jangan menghalangi pengungkapan kebenaran."

Tuntut Sanksi Ganda Jika Terbukti Bersalah

Apabila perbuatan pidana dapat dibuktikan secara sah, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang jabatan:

- Sanksi etik berat hingga pemecatan dari profesi dan organisasi IDI
- Sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Jabatan dan gelar tidak boleh menjadi tameng. Jika terbukti bersalah, harus bertanggung jawab baik secara etika profesi maupun hukum negara," pungkas Eka Putra Zakran.

Sebelumnya diberitakan Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur: Roy]

Informasi yang dihimpun MI adalah dokter yang menjabat sebagai Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Tebingtinggi pada masa bakti 2023-2026. Namun karena menghadapi kasus, MI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua ID.

Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

"Benar bang, sampai sekarang belum ada cerai sah bang, karena nikahnya pun kemaren itu ngk tercatat bang," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Pemicu utama dugaan tindakan kekerasan tersebut adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah. Rasiden Damanik mengajukan klaim bahwa tanah itu merupakan hak milik ayahnya. Namun klaim ini dinilai lemah dan tidak berdasar jika dicocokkan dengan fakta yang ada.

“Masalah intinya adalah objek tanah yang diakui sebagai milik Ibu Boru Manullang. Padahal, tanah tersebut sudah dibeli dan dikuasai secara sah jauh sebelum ikatan pernikahan terjalin,” ungkap Abdi Manullang.

Jika ditelaah berdasarkan dokumen kepemilikan serta keterangan yang disampaikan, terbukti tanah tersebut telah dimiliki oleh Boru Manullang sebelum pernikahan berlangsung, dan sampai saat ini tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak mana pun. Secara prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, aset yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi hak milik pribadi dan tidak dapat digugat sebagai harta bersama.

Yang menjadi sorotan utama adalah: sebagai anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap jalur hukum, mengapa Rasiden Damanik justru menyelesaikan perselisihan ini dengan tindakan mengeroyok yang jelas-jelas melanggar aturan pidana? Sikap ini justru mencoreng citra lembaga legislatif dan menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dalam bertindak.

Dipastikan bahwa sebidang tanah yang menjadi sumber perselisihan itulah yang menjadi lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

[Redaktur:Roy]

“Informasi yang kami terima dari Polres Dairi menyatakan bahwa terlapor atas nama Rasiden Damanik dan istrinya sudah diperiksa. Pihak kepolisian juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP,” ujar Abdi Manullang.

Ia menambahkan, pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Pihak kepolisian datang untuk memastikan kondisi tempat kejadian dan menyesuaikan data dalam BAP dengan apa yang terjadi di lokasi,” imbuhnya.

Ke depannya, polisi berencana memanggil warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut untuk dijadikan saksi guna memperkuat bukti penyelidikan.

“Selanjutnya, rencananya kepolisian akan memanggil sejumlah warga setempat yang melihat kejadian untuk dimintai keterangan secara resmi,” ungkapnya.

Pernyataan ini dipertegas oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Dairi AKP Wilson Manahan Panjaitan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan proses hukum masih berjalan.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah memanggil dan mewawancarai pelapor serta terlapor. Ke depannya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan disampaikan kepada pelapor secara berkala,” pungkasnya.

[Redaktur:Roy]

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur: Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Sebelumnya diberitakan seorang warga bernama Lamria Simanulang melaporkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Rasiden Damanik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi beserta istrinya, Masro Nainggolan. Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Saat itu, Lamria mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area tersebut. Ia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati. Tetangga tersebut menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok. Merasa haknya dilanggar, Lamria berusaha membuka gembok tersebut. Tak lama kemudian, datang Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan yang langsung menanyakan tindakan korban. Terjadilah adu mulut, di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga bermarga Simbolon yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri. Ia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD Dairi Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi terkait korban yang melaporkan dirinya, WahanaNews.co telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

[Redaktur : Dedi]

Masih Ilhamsyah menyampaikan penggeledahan badan terhadap tersangka menemukan barang bukti berupa: 1 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 4,26 gram bruto, 1 plastik klip transparan besar kosong, 1 mancis, 1 senter, uang tunai Rp 200.000,-

"Dalam interogasi, JP alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama Piki di Kampung Toba, Lingkungan III, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Labura," ungkapnya.  

Petugas masih melakukan pengejaran terhadap Piki. JP alias Putra kini ditahan di Polsek Kualuh Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

"Petugas kepolisian segera diterjunkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan mengurai kemacetan," ujarnya.

Hingga pukul 22.50 WIB, lanjut  Sudibyo kemacetan di jalur Aekleidong-Kualuh Hulu masih berlangsung akibat proses evakuasi kendaraan yang mengalami kerusakan.  

"Kepada pengguna jalan yang akan melintasi jalur tersebut, baik dari arah Kisaran-Medan maupun sebaliknya,  diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersabar menghadapi kondisi kemacetan yang terjadi," tutupnya.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

Peringatan Harkitnas 2025 bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa yang dimulai 117 tahun lalu dengan berdirinya Budi Utomo.

"Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing; bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri," ujar Suib.

Amanat tersebut menekankan bahwa semangat kebangkitan adalah sebuah ikhtiar yang terus hidup, menuntut keberanian untuk menjawab tantangan masa kini. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini meliputi disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital.

Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih, dalam 150 hari pertama masa kepemimpinannya, telah memulai langkah-langkah fundamental untuk menjawab tantangan tersebut. Di bidang kesejahteraan sosial, Program Makan Bergizi Gratis kini telah dinikmati oleh lebih dari 3,5 juta anak Indonesia.

Transformasi digital juga diperkuat melalui pelatihan vokasi dan pendirian AI Centre of Excellence di Papua. Dalam sektor ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Sementara itu, perlindungan anak di ruang digital menjadi fokus melalui pembentukan PP TUNAS.

Di sektor kesehatan, lebih dari 777.000 masyarakat telah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini semakin mudah dijangkau berkat pemanfaatan teknologi digital, memungkinkan masyarakat mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel. Ini menjadikan pelayanan kesehatan lebih dekat, cepat, dan merata bagi masyarakat Labuhanbatu Utara dan seluruh Indonesia.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

"Paroki ini telah menjadi pusat pembinaan moral dan pelayanan sosial bagi umat, khususnya umat Katolik. Komunitas ini telah tumbuh menjadi pilar tempat orang menemukan kedamaian dan harapan," katanya.

Bang Silver menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pastor, pengurus paroki, dan seluruh umat atas dedikasi mereka dalam menjaga keberlanjutan gereja.  

"Tanpa peran aktif dan kerja keras semua pihak, perayaan semegah ini mungkin tak akan terwujud," ujarnya.

Ia mengajak seluruh jemaat untuk menatap masa depan dengan penuh harapan, menjaga warisan iman, memperkuat kebersamaan, dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.  

"Semoga Gereja Katolik Paroki St Pius X Aekkanopan semakin berkembang dan membawa berkat bagi sesama," tutupnya.

Mewakili Ketua dan seluruh anggota DPRD Labura, Silver Sitorus mengucapkan, Selamat Ulang Tahun ke-50 Gereja Katolik St. Pius X Aekkanopan! Horas!.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan 

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

"Kehadiran Bapak Wakil Menteri di Labuhanbatu Utara sangat kami apresiasi. Semoga kunjungan ini memberikan dampak positif bagi penguatan layanan hukum dan perlindungan HAM di daerah kami," ujar Wakil Bupati.

Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menanggapi dengan komitmen untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan di Padang Halaban, khususnya terkait isu Hak Guna Usaha (HGU).  

"Kami akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, sesuai aturan hukum dan menunggu hasil pengadilan," tegasnya.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Muhammad Suib, Dandim 0209 Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu, serta para aktivis HAM dari berbagai elemen masyarakat Labuhanbatu Utara dan Kelompok KTPHS Padang Halaban.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

Menurut keterangan istri korban kepada seorang pria bermarga Sihombing, setelah melihat kondisi mengenaskan suaminya, ia bersama orang tuanya langsung menghampiri Wahyu Daniel Sagala untuk meminta pertanggungjawaban.  

"Ada apa masalah amangboru, kenapa suami saya babak belur?" tanya istri Roy, seperti yang diceritakan Sihombing.

Jawaban Wahyu sungguh mengejutkan. Ia mengaku Roy mencuri handphone, namun pembelaannya diduga tak masuk akal. 

"Kalau mencuri kan ada hukum di negara kita? Kenapa main keroyok?" sanggah istri korban.  Wahyu kemudian memanggil anggotanya yang kehilangan handphone tersebut. 

Anggota tersebut mengatakan handphone jika sudah digadai, mereka akan menebusnya. Wahyu pun hanya menyuruh Roy berobat dan berjanji akan memperbaiki kerusakan steling di rumah korbannya. Benarkah ini hanya soal handphone?.

Setelah pertemuan tersebut, anggota Wahyu kembali mendatangi istri Roy untuk menanyakan keberadaan handphone yang hilang. Istri Roy menjawab suaminya telah pergi dan ia tak tahu keberadaannya. Bahkan, keesokan harinya, adik dan kakak Roy juga diburu oleh sekelompok orang yang diduga suruhan Wahyu, hingga ke rumah keluarga mereka. Lima orang dengan menggunakan mobil mencari keberadaan Roy.

Yang lebih mengejutkan lagi, Wahyu Daniel Sagala yang sebelumnya aktif memberikan pernyataan kepada media, kini justru memblokir kontak wartawan setelah dikonfirmasi kembali pada Jumat (17/1/2025) lalu hingga berita ini diterbitkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk menutupi kasus penganiayaan tersebut.

Kasus ini kini tengah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Sudah satu Minggu lebih korban membuat laporan ke Polres Dairi, pihak kepolisian diharapkan segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban.

Sebelumnya diberitakan, Korban kepada WahanaNews.co menceritakan kejadian yang dialaminya.

"Awalnya tanggal 3 Januari 2025 malam, saya mengambil handphone dua unit milik karyawan si terlapor di gudangnya, jadi saat itu aksi saya terekam cctv bang," ujar Roy Erwin Sagala kepada WahanaNews.co.

"Setelah itu saya tidur di rumah, keesokan harinya pada paginya sekitar kurang lebih pukul sembilanan, saya bangun dari tidur, istri saya tidak ada di rumah berangkat ke rumah mertua, setelah itu saya pergi menjual handphone itu," tambahnya.

Setelah menjual handphone tersebut Roy kembali ke rumah sekitar sore hari sekitar kurang lebih pukul 17.00 WIB, (4/1/2025).

"Sebelum saya sampai di rumah, saya ngisi paket internet dulu di counter handphone, menunggu ngisi paket, datanglah bodyguard nya si terlapor kepada saya dan mengatakan saya ada mengambil handphone, dan saya mengakui perbuatan tersebut, dan saya bilang saya pertanggungjawabkan perbuatan saya sesuai hukum yang berlaku," akunya.

Ia meminta agar Bodyguard nya kembali dahulu dan ia akan menyusul, dan Roy memastikan tidak akan lari, setelah itu dirinya kembali pulang dan membuka warungnya.

"Saya menunggu orang rumah saya, namun orang rumah saya tidak kunjung pulang ke rumah, dan saya menghubungi orang rumah saya dan karena dipastikan orang rumah belum pulang, saya tutup lah kedai tadi sekitar pukul 20.00 WIB," ucapnya.

"Sekiranya jam setengah sembilan atau jam sembilan malam gitu datang lah lagi anggota si terlapor, setelah itu saya diajak menemui ketuanya bernama Wahyu Daniel Sagala, karena niat saya bertanggung jawab, saya datangi dan ikuti ajakannya ke gudang," imbuhnya.

Dengan rasa bertanggungjawab atas perbuatannya, Roy masuk ke sebuah gudang milik Wahyu Daniel Sagala, ketika dirinya masuk, gudang tersebut langsung ditutup.

"Kulihat digudang tersebut sudah ada sekitar kurang lebih dua puluhan orang, saya langsung mendatangi Wahyu Daniel Sagala agak kebelakang, aku langsung dipegang orang itu, lalu dilempar handphone milik Wahyu Daniel Sagala ke jidat saya, setelah itu berdiri dia (Wahyu Daniel Sagala) langsung di bogem saya sekeras kerasnya oleh Wahyu Daniel Sagala," ungkapnya.

"Lalu disambut oleh yang lain membabi buta memukul saya, dan beberapa orang lagi yang tidak saya kenal menghantam saya terus menerus dari sekitar kurang lebih jam Sembilanan hingga kurang lebih pukul dua belas malam, saya minta tolong, minta tolong namun mereka tak menggubris nya," tambahnya.

Karena sudah tak merasa tahan lagi, Roy akhirnya tergeletak dan pada saat itu pukulan tersebut masih terus bertubi tubi memukulinnya.

Ternyata aksi pengeroyokan tersebut, terdengar oleh warga sekitar, dan langsung digedor oleh seorang warga sekitar, setelah dilihat seorang warga tersebut ia meminta kepada Wahyu Daniel Sagala untuk menyudahinya.

"Udahlah udahlah, keluar keluar, itu kata warga itu, dan itulah yang membuat saya bisa keluar dari gudang tersebut," katanya.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Dairi. Apakah seorang Wakil Bupati terpilih memiliki hak untuk melakukan penganiayaan terhadap warga sendiri?.

Publik menuntut kejelasan dan transparansi dalam penanganan kasus ini. Aparat penegak hukum diharapkan bersikap tegas dan objektif dalam mengusut tuntas kasus penganiayaan ini, tanpa pandang bulu.

[Redaktur : Dedi]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

"Kami telah menginstruksikan KPU untuk membersihkan seluruh APK yang masih terpasang," imbuhnya.

Penertiban APK melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian Sektor Aekkanopan Polres Labuhanbatu, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaskec), Panitia Pengawas Cabang (Panwascab), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub).  Kegiatan penertiban terlihat di Jalan Jenderal Sudirman Aekkanopan, tepat di depan kantor Lantas Polsek Kualuh Hulu pada Senin, 25 November 2023.  Petugas menghentikan kendaraan, seperti becak motor dan mobil, untuk menurunkan APK yang terpasang.  Himbauan serupa juga disampaikan di ruang publik dan tempat-tempat strategis lainnya.

Juskanri Sihaloho menambahkan bahwa Bawaslu juga melakukan monitoring pembersihan APK di seluruh kecamatan dan desa di Labura.

Juskanri Sihaloho menambahkan, masyarakat dapat melaporkan jika ada APK yang terlewatkan.  Bawaslu akan merekomendasikannya kepada KPU dan pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Bawaslu berharap penertiban ini memastikan Pilkada Labura berjalan adil dan bersih, memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bersaing secara sehat selama masa tenang.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

Pjs. Bupati Mulyono juga menginstruksikan Dinas BPBD untuk menyediakan perahu karet guna memudahkan akses bagi warga yang terdampak banjir. Selain itu, beliau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan dan bencana lainnya.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Ujung Padang untuk tetap berhati-hati, mengingat kita menghadapi musim penghujan. Marilah bersama-sama kita jaga kebersihan lingkungan kampung kita ini, mudah-mudahan tidak terjadi banjir susulan dan debit air segera menurun," tegasnya.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

"IDI sebagai wadah para dokter harus siap mengoptimalkan peran dan kiprahnya dalam pembangunan kesehatan, khususnya di Labura," tegasnya.

Pjs. Bupati Mulyono mengungkapkan bahwa jumlah dokter di Labura masih jauh dari ideal. Tercatat 177 dokter melayani kurang lebih 513.826 penduduk. 

"Saya berharap jumlah dokter di Labura dapat bertambah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat," ujarnya .

Pjs. Bupati Mulyono juga mendorong para dokter di Labura untuk terus meningkatkan kemampuan diri secara pribadi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pasien.  

Meriahnya Acara Puncak HUT IDI Labura

Acara puncak peringatan HUT IDI Labura dimeriahkan dengan senam bersama yang diikuti oleh banyak peserta.  IDI Labura juga memberikan doorprize bagi peserta yang beruntung.  Selain itu, acara ini juga menyediakan layanan kesehatan gratis dan donor darah.  

Peringatan HUT IDI ke-74 di Labura menjadi momentum bagi IDI Labura untuk merefleksikan diri dan meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan kesehatan di daerah.  Pjs. Bupati Mulyono menekankan pentingnya peran dokter dalam menjaga kesehatan masyarakat dan berharap jumlah dokter di Labura dapat bertambah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan. Acara puncak peringatan HUT IDI Labura dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.  

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

"Ketidaksinkronan ini menjadi dasar utama keputusan Bawaslu untuk menolak gugatan pasangan calon ini," imbuhnya.

Maruli menjelaskan bahwa Ahmad Rizal tidak dapat melampirkan dokumen ijazah asli yang sesuai dengan kartu tanda identitasnya.  

"Di ijazah tercantum nama Saprizal, sementara di KTP tertera nama Ahmad Rizal. Hal ini tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam juknis," tegasnya.

Dengan keputusan ini, Ahmad Rizal dipastikan tidak dapat mengikuti Pilkada 2024. Bawaslu Labura menegaskan bahwa proses Pilkada harus dilakukan dengan fair dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

Roni Munthe, yang berusia 37 tahun, dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Rabu, 09 Oktober 2024, kepada Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD) Labuhanbatu Utara. Roni diketahui pergi bekerja menjaga pos palang PT. Sawit Bandar Durian (SBD) yang berjarak sekitar 150 meter dari rumahnya.

Keluarga Roni merasa khawatir karena ia tak kunjung pulang, mengingat kondisi Roni yang sedang sakit stroke dan kesulitan berjalan. Pencarian pun dilakukan oleh keluarga dan masyarakat setempat di sekitar lokasi kerja Roni, namun hasilnya nihil.

Keluarganya yang dibantu masyarakat kemudian melaporkan kejadian ini ke BPBD Labuhanbatu Utara. Tim gabungan dari BPBD, Basarnas Pos Tanjung Balai Asahan, dan masyarakat setempat langsung melakukan penyisiran di daerah tersebut, termasuk di daerah yang sulit dijangkau. Pencarian berlangsung selama tiga hari, mulai hari Kamis hingga Sabtu.

Pada hari ketiga pencarian, Sabtu 12 Oktober 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, BPBD menemukan keberadaan Roni di kaki bukit Tiam. Syukurlah, Roni masih hidup, meski dalam kondisi lemah. Tim BPBD dan Basarnas langsung memberikan pengobatan ringan dan mengevakuasi Roni kembali ke rumahnya.

Kejadian ini menjadi bukti nyata solidaritas masyarakat Labuhanbatu Utara dalam membantu sesama. Upaya pencarian yang dilakukan selama tiga hari akhirnya membuahkan hasil yang membahagiakan. Penemuan Roni dalam keadaan selamat menjadi bukti bahwa harapan dan semangat pantang menyerah selalu ada dalam menghadapi situasi sulit.

Hal ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga keselamatan diri, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus. Penting untuk selalu menginformasikan kepada keluarga atau orang terdekat mengenai keberadaan dan kegiatan sehari-hari, agar dapat segera ditindaklanjuti jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]
 

Dukungan Penuh dari Pemerintah Labuhanbatu Utara

Pemerintah Labuhanbatu Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kegiatan keagamaan dan olahraga, termasuk PORSADIN. Sekda Suib menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan bakat generasi muda di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik.

“Saya berharap melalui Porsadin ini akan mengukir prestasi generasi muda bumi basimpul kuat babontuk elok, baik dalam bidang akademik maupun non akademik," tambah Sekda Suib.

PORSADIN: Ajang Pengembangan Bakat dan Prestasi

PORSADIN merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan prestasi siswa/siswi di bidang olahraga dan seni. Acara ini juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan membangun semangat persaudaraan antar lembaga pendidikan diniyah. 

Harapan untuk Labuhanbatu Utara

Kontingen PORSADIN Labura diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik dan meraih prestasi gemilang di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan mereka akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan semangat juang generasi muda Labuhanbatu Utara dalam meraih prestasi di berbagai bidang.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

Kapolsek Kualuh Hulu, AKP Nelson Silalahi, mengungkapkan bahwa kedua pelaku merupakan warga Tarutung Gelugur, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu. "Mereka telah mengakui perbuatan mereka dan saat ini sedang menjalani proses hukum di Polsek Kualuh Hulu," ujarnya.

Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 69 janjang kelapa sawit dengan berat total 1.125 kg, dua sepeda motor, satu unit timbangan, dan satu buah keranjang timbang. "PT MP Leidong West Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000 akibat pencurian ini," ungkapnya.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

Sejumlah relawan pendukung Paslon Labura Hebat, yang hadir di lokasi, menyuarakan agar KPU Labura menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku dan tidak memihak dalam menjalankan pemeriksaan dokumen.

Akhirnya, pukul 24.00 WIB, Ketua KPUD Adi Susanto, didampingi Komisioner James Ambarita dan disaksikan Ketua Bawaslu Maruli Sitorus, memberikan hasil pemeriksaan Surat Model BA. Tanda.Terima.KWK. Pendaftaran Paslon kepala daerah Rizal dan wakil kepala daerah Darno dinyatakan DITERIMA.

Dengan diterimanya kelengkapan dokumen, pasangan RIDO resmi menjadi calon peserta Pilkada Labura dan siap bertarung untuk merebut simpati masyarakat.

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

"Semoga obor Api PON ini sampai di tempat pembukaan PON," harapnya. 

Kirab Api PON menjadi simbol semangat para atlet yang akan bertanding di PON ke XXI Aceh-Sumut. Pemkab Labura dan seluruh masyarakat memberikan dukungan dan doa agar semua prosesi ini berjalan aman dan lancar.

[Redaktur: Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]

[Redaktur : Hadi Kurniawan]