SitungirNews.Id | Imbas dari dampak perang Rusia-Ukraina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai khawatir dengan lonjakan harga pupuk non subsidi.
Jokowi meminta jajarannya menyikapi situasi ini dengan bijak.
Baca Juga:
Mendagri Apresiasi Perjuangan Mentan Amran Tambah Alokasi Pupuk
Kekhawatiran Jokowi terkait kenaikan harga pupuk terungkap dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022) lalu.
"Bapak presiden meminta perhatian kenaikan harga pupuk dan dilihat dari dalam negeri ada yang subsidi dan non subsidi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (5/4/2022) lalu.
Lonjakan harga pupuk tersebut dikhawatirkan mengundang keinginan konsumen mampu untuk mendapatkan pupuk subsidi. Padahal pupuk subsidi ditujukan untuk petani yang tidak mampu.
Baca Juga:
Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik, Pupuk Indonesia Berjaya di Kancah ASEAN
"Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk tepat sasaran," tegas Airlangga.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, mengutip CNBC Indonesia, volume pupuk bersubsidi yang bisa dipenuhi pemerintah tak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp 25,27 triliun.
Merujuk pada data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, pangsa pasar pupuk komersil/nonsubsidi memang didominasi oleh pupuk swasta yaitu 80,42% atau 3.594.000 ton. Sementara itu, 10,89% diproduksi oleh Pupuk Indonesia Grup, dan 8,67% sisanya berasal dari impor.
Harga pupuk non subsidi saat ini mengalami penyesuaian akibat dampak dari peran Rusia-Ukraina, pasalnya kedua negara tersebut merupakan produsen besar bahan baku pupuk yaitu fosfat dan kcl.
Kenaikan harga pupuk dunia juga dipicu setelah Rusia mengumumkan larangan ekspor bahan baku, salah satunya bahan baku pupuk. Larangan tersebut akhirnya membuat harga fosfat naik 3 kali lipat.
"Bapak Presiden memberikan arahan untuk selalu memonitor dan mengikuti secara harian kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan maupun energi sebagai akibat daripada geopolitik di Rusia dan Ukraina," tegas Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan koordinasi dalam menyikapi situasi perubahan global saat ini.
"Di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan pangan, irigasi ketersediaan pupuk, juga bibit untuk barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia," kata Sri Mulyani.
"Semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, oleh karena itu ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi hal yang perlu ditingkatkan," tegasnya. [as/tum]
