SitungirNews.Id | Imbas dari dampak perang Rusia-Ukraina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai khawatir dengan lonjakan harga pupuk non subsidi.
Jokowi meminta jajarannya menyikapi situasi ini dengan bijak.
Baca Juga:
Wamentan Apresiasi Inovasi Pupuk Indonesia: Dorong Efisiensi dan Ketahanan Pangan
Kekhawatiran Jokowi terkait kenaikan harga pupuk terungkap dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022) lalu.
"Bapak presiden meminta perhatian kenaikan harga pupuk dan dilihat dari dalam negeri ada yang subsidi dan non subsidi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (5/4/2022) lalu.
Lonjakan harga pupuk tersebut dikhawatirkan mengundang keinginan konsumen mampu untuk mendapatkan pupuk subsidi. Padahal pupuk subsidi ditujukan untuk petani yang tidak mampu.
Baca Juga:
Kementan Pastikan Stok Pupuk Bersubsidi Aman, Petani Diminta Tidak Khawatir
"Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk tepat sasaran," tegas Airlangga.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, mengutip CNBC Indonesia, volume pupuk bersubsidi yang bisa dipenuhi pemerintah tak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp 25,27 triliun.
Merujuk pada data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, pangsa pasar pupuk komersil/nonsubsidi memang didominasi oleh pupuk swasta yaitu 80,42% atau 3.594.000 ton. Sementara itu, 10,89% diproduksi oleh Pupuk Indonesia Grup, dan 8,67% sisanya berasal dari impor.
