Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan di antaranya dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program tersebut.
Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, meliputi penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran, penerima sasaran program dan implementasi program di tingkat masyarakat.
Baca Juga:
Polres Asahan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba 2024
Wabup berharap kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).sebagai Sekretaris TKPK bersama tim dapat melakukan analisis belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tepat menyasar pada masyarakat miskin di Kabupaten Deli Serdang.
Sehingga, program di tiap OPD lebih memperhatikan program penanggulangan kemiskinan, khususnya 37.364 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluar Harapan (KPM PKH) yang saat ini terdata.
Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) dan rencana aksi daerah menjadi suatu keharusan yang dijadikan acuan dalam penyusunan penganggaran program OPD.
Baca Juga:
Antisipasi Kecanduan Gadget di Kalangan Pelajar, Babinsa Turun ke Sekolah
"Rapat koordinasi yang kita laksanakan ini adalah momen yang sangat strategis bagi kita untuk memantapkan langkah, agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal, mempermudah koordinasi, mempermudah sinergi dan konvergensi program terutama dalam penentuan kebijakan lokasi dan kelompok sasaran. Saya berharap agar tim yang telah dibentuk dapat lebih proaktif baik dalam memberikan bahan perencanaan, pemantauan, maupun membantu dalam pemecahan masalah yang timbul di lapangan dapat dilakukan evaluasi dan pelaporan secara bertahap," harap Wabup.
Kemiskinan, sebut Wabup, merupakan isu prioritas yang harus ditangani oleh semua sektor dan pihak. Langkah inovatif perlu dikembangkan, perluasan program dan ketepatan kelompok sasaran untuk percepatan capaian penurunan kemiskinan tahun 2023 dan 2024.
Wabup juga berharap rapat tersebut bisa menghasilkan desain konsep yang terintegrasi, mempermudah pelayanan masyarkat tidak perlu datang ke tiap OPD hanya untuk mendapatkan informasi, penerapan single data dan bank data kemiskinan serta pelaksanaan intervensi program di lapangan menjadi tepat sasaran untuk mengurangi beban masyarakat melalui pelayanan dasar dan bansos, meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi serta mengembangkan keberlanjutan usaha mikro untuk masyarakat miskin.
